perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di indonesia

A.   PERKEMBAGAN JALUR TRANSPORTASI  DI INDONESIA

1.      TRANSPORTASI AIR

Berawal dari pelayaran pd masa Kerajaan Bahari (Sriwijaya) dan Majapahit yg dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho, pelayaran Portugis-Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16, Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati Kep. Indonesia Bagian Barat, sampai ke Timur Tengah dan Pantai Timur Afrika dengan tujuan ekspedisi laut yg banyak menginspirasi dlm pelayaran Spanyol dan Portugis dlm bidang perkapalan.

   Pelayaran Cheng Ho di Nusantara diawali Kerajaan Samudra Pasai, dan dilanjutkan ke Pelabuhan Palembang, P.Bangka, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Jati. Ia memimpin armada perdagangan dan menyebarkan agama islam di Nusantara, Malaysia, dan Brunei.

   Sementara VOC berhasil merebut pelabuhan dan melakukan monopoli perdagangan serta melarang pribumi melakukan pelayaran di Perairan Nusantara, VOC mendominasi dunia maritim Nusantara selama ±2 abad

Di Indonesia, sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi dan komunikasi penting sejak awal peradaban Nusantara. Tak heran, alat transportasi yang paling banyak ragamnya di Indonesia adalah perahu dan kapal. Setiap daerah berpantai di Indonesia memiliki jenis perahu tradisional dengan bentuk dan ornamen khas. Misalnya, Pinisi dari Makasar, Sope dari Jakarta, Alut Pasa dari Kalimantan Timur, Lancang Kuning dari Riau, Gelati dari Perairan Bali, dan Kora-kora dari Maluku.

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Kalimantan, jalur penghubung utama antarwilayah adalah sungai. Transportasi utama yang banyak digunakan adalah perahu. Mulai dari perahu kecil yang disebut kelotok atau ketingting yang bisa memuat 10 penumpang, hingga bus air berupa perahu panjang (long boat) yang bisa mengangkut puluhan penumpang.

2.      TRANSPORTASI DARAT

Dalam bidang perhubungan darat, peranan jalan raya sebagai media lalu-lintas semakin penting. Untuk itu, pemerintah telah mengarahkan pembangunan transportasi pada upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan raya yang sudah ada. Pembangunan jalan raya yang baru dilakukan untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi guna menghubungkan ke pusat-pusat industri di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.        

Sampai tahun 1988 jalan raya yang sudah dibangun pemerintah sudah mencapai sepanjang 42.982 km. Selama tahun 1990-an perhatian difokuskan pada pembangunan jalan raya di daerah-daerah pusat produksi dan jalan raya yang menghubungkan ke daerah-daerah tempat pemasaran hasil industri. Pada tahun 1993/1994, 152 km jalan raya di bangun di wilayah Irian Jaya (Papua), di daerah Sulawesi sepanjang 46 km, di daerah Kalimantan sepanjang 248 km, dan di daerah Maluku sepanjang 23 km.

Pembangunan sarana angkutan juga dilakukan dengan menggunakan kereta api. Pembanguan jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun pada masa colonial Belanda, terdapat di Pulau Jawa. Jalur rel yang dibangun untuk pertama kali itu menghubungkan Desa Kamijen dengan Desa Tanjung ( Semarang Jawa Tengah )sepanjang 25 kilometer. Pembangunan rel kereta api  ini ditandai dengan pencangkulan pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van Den Beele (  17 Juni 1864 ).

                Pembangunan jalur rel kereta api ini merupakan prakarsa dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorwe Maatschappij ( NV NISM )yang dipimpin oleh Ir. J. p. de Bordes. Jalur kereta api ini dibuka untuk umum tanggal 10 Agustus 1867. Jalur kereta api yang pertama dilanjutkan hingga sampai Yogyakarta dan Solo. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa ini, dilanjutkan pada daerah-daerah lainnya di Indonesia, seperti pembangunan  jalur kereta api di Pulau Sumatera dan Sulawesi, namun di Pulau Kalimantan belum berhasil dibangun jalur kereta api.

        Di Sumatera, pembangunan jalur kereta api dilakukan di Sumatera Selatan (1914), Sumatera barat(1891), Sumatera Utara (1886), Aceh (1874). Pada Tahun 1922 di Sulawesi Selatan juga telah di bangun jalur kereta api sepanjang 47 kilometer yang menghubungkan Makasar dengan Takalar. Jalur Makassar-Takalarini mulai dioprasikan tanggal 1 Juli 1923. Selanjutnya dibangun jalur Makassar-Maros (namun belum selesai). Sementara itu, di Pulau Kalimantan belum sempat dibangun jalur kereta api, tetapi studi kelayakan telah dilakukan sepanjang 22 kilometer antar Pontianak-Sambas. Hingga tahun 1939, jalur kereta api yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia mencapai panjang 6.811. Namun hingga tahun 1950, jalur kereta api itu menyusut menjadi 5.910 kilometer. Penyusutan ini terjadi lebih dari 901 kilometer  jalur kereta api itu hilang. Hilangnya jalur kereta api ini diduga dibongkar oleh pasukan Jepang dan diangkut ke Myanmar untuk pembangunan jalur kereta api di sana. Pada masa pendudukan Jepang, pembangunan jalur kereta api dilakukan antara bayah-Cikara (Banten) sepanjang 83 kilometer, kemudian dilakukan pembangunan jalur Muaro-Pakanbaru sepanjang 22 kilometer. Pembangunan jalur kereta api yang dilakukan pada masa kedudukan Jepang ini mengerahkan tenaga romusha atau pekerja paksa dan banyak menelan korban.

                SetelahIndonesia merdeka (17 agustus 1945), karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api ( AMKS )mengambil-alih perusahaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah ini terjadi tanggal 28 September 1945 dan kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hari pentingdengan pembentukan Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).

                Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perkeretaapian di Indonesia semakin bertambah pesat, walaupun telah berkali-kali mengalami perubahan nama perusahaan yang mengolanya seperti menjadi Perusahaan Negara kereta api (PNKA, 25 Mei 1963),selanjutnya menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, 15 September 1971), dan tanggal 2 Januari  diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ( PERUMKA ).

                Untuk mempersingkat waktu dan mempercepat jarak tempuh, maka Perumka dengan persetujuan pemerintak Republik Indonesia mengoperasikan kereta cepat. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 1995 penggunakan kereta api cepat yang dinamakan Argo Bromodan Argo Gede telah diresmikan oleh Presiden Soeharto. Untuk menanggapi kebutuhan akan kereta api yang semakin tinggi, Perumka yang pada tanggal 1 Juni 1999 menjadi PT (Persero) Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api penumpang yang baru sperti Dwipangga, Mahesa, dan Sancaka.

Di Pulau Jawa, yang menjadi pusat perkembangan peradaban Nusantara sejak abad ke-4, jalur perhubungan yang berkembang adalah jalur darat. Kuda banyak dipakai untuk bepergian karena kekuatan dan kecepatannya. Alat transportasi yang berkembang pun menggunakan jasa kuda, misalnya, kereta kuda yang kemudian berkembang menjadi andong atau delman. Sedangkan untuk mengangkut barang, selain menggunakan jasa kuda, juga ada pedati yang ditarik sapi atau kerbau.

Awal masuknya transportasi darat modern di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Belanda, di pusat pemerintahannya saat itu yang berada di Batavia atau Jakarta. Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api dengan rute Batavia-Buitenzorg (Bogor), tahun 1873. Sedangkan alat transportasi yang digunakan di dalam kota adalah trem yang digerakkan oleh mesin uap. Trem merupakan angkutan massal pertama yang ada di Jakarta. Pada 1910, Jakarta sudah mempunyai jaringan trem. Tahun 1960-an, Presiden Sukarno memerintahkan penghapusan trem karena dianggap tidak cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta. Trem pun digantikan bus-bus besar.

Untuk transportasi jarak dekat, ada oplet dan becak. Ada pula bemo yang mulai dipakai sejak tahun 1962. Tahun 1970-an, muncul helicak dan bajaj. Meski sudah dilarang beroperasi, kita masih bisa menemukan beberapa jenis alat transportasi ini. Saat ini, alat transportasi darat yang biasa dimanfaatkan masyarakat adalah bus dan kereta listrik. Pemerintah pun berusaha mengembangkan transportasi massal yang modern dan murah seperti bus TransJakarta.

 Di masa depan, rencananya, akan ada monorel yang lebih cepat dan canggih.

Meski sarana transportasi sudah semakin canggih, alat transportasi tradisional seperti andong atau delman masih banyak kita temui. Misalnya, di Yogyakarta.

klik2

3.      TRANSPORTASI UDARA

Sejarah transportasi udara di Indonesia terkait dengan sejarah kemerdekaan. Untuk kemudahan transportasi, pada 1948, mantan presiden Soekarno membeli dua pesawat tipe DC-3 dari Singapura. Pembelian pesawat tersebut didanai para pengusaha asal Aceh. Wilayah Aceh kala itu merupakan bagian Indonesia yang belum tersentuh Belanda.

Sebagai bentuk penghargaan kepada Aceh, dua pesawat tersebut dinamai RI-001 Seulawah Agam dan RI-002 Seulawah Inong. Pesawat tersebut melakukan penerbangan pertama pada 26 Januari 1949 dengan rute penerbangan Calcutta-Rangoon. Kedua pesawat tersebut menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan pertama tanah air yaitu Garuda Indonesia.Industri penerbangan nasional dirintis tahun 1946 di Yogyakarta oleh tim Angkatan Udara Republik Indonesia yang dipelopori Wiweko Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, dan J. Sumarsono. Salah satu hasil rancangannya adalah pesawat Si Kumbang yang melakukan penerbangan pertama pada 1 Agustus 1954.

B.   PERKEMBANGAN PERDANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

1.    Masa Kerajaan Sriwijaya

Perkembangan dalam perdagangan internasoinal pada zaman Kerajaan Sriwijaya, megalami peningkatan hal ini dikarenakan strategisnya tempat Kerajaan Sriwijaya yang menjadi jalur lalulintas pelayaran perdagangan India – China.

Dilihat dari letak geografis, daerah Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina Sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara.. Dengan demikian kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputradewa. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebut.

Kerajaan Sriwijaya  mampu menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.

2.    Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )

Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.

3.    Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

1.    Peperangan terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.

2.    Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

3.    Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendir

4.    Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.

klik3

4.    Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )

Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

            1.    Perluasan Areal Persawahan

            2.    Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.

5.    Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )

Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

6.    Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

a.         Pinjaman Nasional

Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.

b.        Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

c.         Melakukan Konferensi Ekonomi

Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.

d.        Membuat Rencana Pembangunan

Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.

e.         Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.

f.         Nasionalisasi Bank Indonesia

Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.

klik4

7.      Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

8.    Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

9.    Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

            1)    Kebutuhan Pokok

            2)    Pendidikan dan kesehatan

            3)    Pembagian pendapatan

            4)    Kesempatan kerja

            5)    Kesempatan berusaha

            6)    Partisipasi wanita dan generasi muda

            7)    Penyebaran pembangunan

            8)    Peradilan

klik5

Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

10.                        Perekonomian Indonesia Di Era Jokowi - Jk

Masyarakat Indonesia telah menilai kondisi perekonomian di satu tahun era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan isu-isu utama lainnya yaitu kondisi politik nasional, penagakan hukum, keamanan nasional dan pemberantasan korupsi yang sangat buruk. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang bagi sebagian besar masyarakat dinilai buruk dengan 46,11% disbanding tahun sebelumnya. Penilaian ini juga tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang semakin hari banyak sekali pengangguraan dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat tajam. Selain itu, masyarakat juga menilai Jokowi – JK tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang akhirnya bias tembus mencapai diatas RP 14.000/USD. Pemerintahan menargetkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,5% tetapi yang terjadi tidaklah sama melainkan Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat lemah.

      Untuk memulihkan perekonomian Indonesia Jokowi telah melakukaan beberapa gebrakan sensitive seperti, memotong subsidi BBM sebesar 30% dan menghemat anggaran Negara sampai Rp 100 Triliun untuk tahun depan. Jokowi juaga mengganti beberapa pejabat penting yang sangat membantu perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas.seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa mereka berdua adalah pengamat dan aktivis anti korupsi. Tidak hanya 2 pejabat yang diganti oleh Jokowi tetapi banyak sekali. Semenjak menganti pejabat – pejabat penting perekonomian Indonesia mulai membaik tetapi pemberantasan korupsi tidak terlalu membaik malah makin memburuk.

Diplomasi ekonomi kini menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. terutama sejak pemerintahan terakhir (era Presiden Joko Widodo). Presiden Indonesia menyampaikan bahwa seluruh duta besar RI harus berperan sebagai salesman, dengan porsi 90 persen aspek ekonomi dan hanya 10 persen untuk aspek politik (Susilo, 2014). Jokowi menginginkan akses pasar-pasar luar negeri diperluas sehingga dapat mendorong volume ekspor Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya ekspor Indonesia, maka pada akhirnya dapat membantu mendorong perekonomian dalam negeri termasuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Diplomasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi menjadi bagian yang

semakin penting dalam politik luar negeri di berbagai negara, dan salah satu bagian dari diplomasi ekonomi ini adalah diplomasi perdagangan. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu variabel penting pertumbuhan ekonomi di suatu perekonomian; tidak mengherankan bahwa seluruh negara berupaya keras untuk mendorong kerjasama perdagangan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mudahnya tujuan tersebut dapat dicapai dengan mendorong ekspor dalam negeri dan mengurangi volume impor sebagaimana dipahami oleh para ekonom beraliran merkantilis.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan Produk Domestik Bruto

(PDB). PDB merupakan indikator kesejahteraan perekonomian di suatu negara dan dapat menjadi rujukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan tingkat pendapatan (income). Maka semakin meningkat ekspor suatu negara, pendapatan masyarakatakan meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB. Maka dari itu, liberalisasi perdagangan suatu negara di satu sisi akan mendorong peningkatan nilai perdagangan, namun disisi lain akan mempengaruhi neraca perdagangannya.

1 2 3 4 5