Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pemerataan Di Daerah Tertinggal

PROGRAM PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMERATAAN DI DAERAH TERTINGGAL

Salahsatu program pemerintah dalam rangka pemerataan di daerah tertinggal adalah program dana desa. Menurut Risharyudi Triwibowo staff kusus mentri Desa dan PDT, seperti dikutip republika.co.id mengatakan bahwa Selama empat tahun program dana desa berjalan, lanjutnya, desa telah melakukan pembangunan masif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam catatan Kemendes PDTT, setidaknya telah terbangun 158.619 kilometer jalan desa, 1.028.225 meter jembatan desa, 39.656 unit saluran irigasi, 7.421 pasar desa, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, 178.034 unit MCK, dan lainnya.

Pembangunan di diesa terbagi dalam dua aspek, untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa ini tentu bukan hanya sekadar menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di desa, melainkan juga dapat mengurangi pengangguran dan urbanisasi.

Di Papua, Kemendes PDTT telah menggulirkan anggaran untuk mendukung pembangunan fisik maupun non fisik sebanyak 34 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 66.300.537.000. Dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi bidang Transportasi pada tahun 2018 ini juga tersebar di 28 kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 242.162.000.000.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERATAAN DIDAEARAH TERTINGGAL

Menurut Bappenas, Upaya pemerataan pembangunan telah dilakukan sejak awal PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I, dengan berbagai upaya di berbagai sektor seperti pertanian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan transmigrasi serta pembangunan desa. Sebagai bagian dari Trilogi Pembangunan, sejak Repelita III upaya pemerataan lebih digalakkan lagi yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan, yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khusus¬nya pangan, sandang, dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan penanggu¬langan kemiskinan dalam PJP I.

Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak, pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan beberapa komoditas perkebunan.

Keberhasilan pembangunan pertanian juga telah memberikan sumbangan besar kepada stabilitas harga pangan yang pada giliran-nya memberikan sumbangan pada upaya menekan laju inflasi dan memantapkan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan swasembada beras memberikan jaminan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk, sekaligus membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Keberhasilan sektor pertanian telah memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan yang mempunyai sumber penghasilan dari pertanian, antara lain melalui Bimas dan upaya intensifikasi lainnya, pengendalian harga, dan Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K). Dengan demikian, selama PJP I sektor pertanian memberikan sumbangan besar dalam mengentas¬kan penduduk dari kemiskinan dan dalam memeratakan dan meningkatkan pendapatan terutama petani.

Pembangunan industri yang pesat khususnya dalam bidang tekstil telah berhasil meningkatkan tersedianya sandang sehingga kebutuhan sandang bagi rakyat terpenuhi. Pembangunan berbagai industri yang menunjang pertanian seperti industri pupuk dan alat-alat pertanian telah mendukung pembangunan pertanian, demikian pula industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian, keterkaitan pembangunan industri dan pertanian dalam PJP I telah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemera-taan.

Dalam PJP I, pembangunan perumahan, khususnya bagi golongan penduduk berpendapatan rendah juga diberi perhatian, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pembangunan rumah layak dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di kota-kota dan sekitarnya dibangun tipe perumahan, yaitu rumah susun. (rusun), rumah sederhana (RS), dan rumah sangat sederhana (RSS). Di perkotaan dilakukan program perbaikan kampung sedang di desa dilakukan program pemugaran perumahan. Penyediaan rumah dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan, di antaranya jalan, sarana air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya.

klik2

Aspek penting dalam pemerataan pembangunan dan penanggu-langan kemiskinan ialah pemerataan pendidikan, terutama pen-didikan dasar. Angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar (SD) termasuk madrasah ibtidaiyah (MI), yaitu rasio murid SD-MI berumur 7 - 12 tahun terhadap penduduk berusia 7 - 12 tahun telah naik dari 41,4 persen pada tahun 1968/69 menjadi 93,5 persen   pada tahun 1993/94 (naik 126 persen selama PJP I), sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan pertama naik lebih dari dua kali lipat selama PJP I. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya program wajib belajar bagi anak umur 7 - 12 tahun, serta pem¬bangunan gedung SD yang sekarang rata-rata telah mencapai lebih dari 2 gedung per desa. Keberhasilan di bidang pendidikan ini merupakan modal yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu, bagi penduduk dewasa (di luar usia sekolah), telah diadakan program paket kerja sambil belajar yang bertujuan untuk menghilangkan buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar, serta sekaligus membantu mereka dalam berusaha. Upaya ini secara langsung memberi kesempatan bagi penduduk miskin untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan melakukan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

Untuk memeratakan pelayanan kesehatan telah dibangun 25.223 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu serta pengadaan lebih dari 5.000 buah puskesmas keli¬ling bagi daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Untuk lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, teruta¬ma pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, telah dibentuk lebih dari 241.000 pos pelayanan terpadu yang memadukan pelayanan kesehatan dengan keluarga berencana (KB). Dalam hubungan ini antara lain telah ditempatkan sekitar 19.400 bidan di perdesaan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan telah makin menjangkau segenap lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin dan terpencil, serta makin merata di seluruh wilayah Indonesia, se¬hingga telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, teruta-ma ibu dan anak. Dengan peningkatan mutu kesehatan, rakyat

lebih mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat. Pembangunan kesehatan serta program keluarga berencana telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dari 2,32 persen pada periode 1970 - 1980 menjadi 1,66 persen pada akhir PJP I dan telah berhasil mening-katkan usia harapan hidup rakyat Indonesia dari 45,7 tahun pada awal PJP I menjadi 62,7 tahun pada akhir PJP I.

Selain itu, upaya pemerintah dalam melaksanakan program di daerah tertinggal yatu:

1.       Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting untuk pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses antara satu daerah dengan daerah lain akan lebih cepat dan mudah. Pemerintah telah menaikkan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan hal ini diharapkan akses antar daerah akan menjadi semakin mudah, sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh.

2.          Menyeimbangkan pembangunan

Pembangunan fasilitas tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan, namun juga diperlukan di daerah pedesaan. Setiap daerah memiliki dana desa sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penting. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti rumah sakit, sekolah yang bagus, serta pelayanan masyarakat yang terjangkau akan membuat masyarakat pedesaan meningkat taraf hidupnya sehingga dapat menekan angka urbanisasi. Selain itu pemerintah telah mempelajari faktor pendorong mobilitas penduduk melalui program transmigrasi di Indonesia, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga perlu memetakan daerah tujuan transmigrasi di Indonesia sehingga dapat dipantau perkembangannya dan menjadi percontohan untuk daerah lain.

3.          Memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha

Banyak orang, termasuk masyarakat pedesaan yang ingin memiliki taraf hidup yang baik dan memajukan daerahnya dengan membuat usaha sendiri. Sayangnya hal ini sering terbentur dengan kurangnya modal yang diperlukan. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, misalnya dengan pemberian kredit usaha rakyat yang mudah didapatkan bahkan oleh rakyat yang kurang mampu.

4.          Memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang berdekatan atau berbatasan dengan negara lain. Wilayah ini sangat penting, namun terkadang kurang mendapatkan perhatian. Hal ini perlu diatasi dengan memberikan perhatian lebih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Hubungan dengan negara tetangga juga harus dijaga agar tetap harmonis demi ketenangan masyarakat yang ada di perbatasan.

5.          Mempercepat proses pembangunan

Salah satu kendala yang sering dijumpai di masa pembangunan adalah lambatnya pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian baik di sisi dana maupun dari sisi kenyamanan masyarakat. Pembangunan, terutama di daerah yang tertinggal perlu dipercepat dengan cara menambah sumber daya manusia berkualitas dan membuat proses yang lebih efektif. Semakin cepat pembangunan dilakukan, maka pemerataan antara desa dan kota juga akan menjadi semakin cepat.

6.          Mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor

Adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dapat memberikan berbagai keuntungan, dapat membantu mempercepat pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja. Apabila regulasi untuk perizinan terlalu rumit dan panjang akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, pemerintah telah mempermudah dan memangkas birokrasi yang harus dilalui (baca : upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi)

7.          Mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan

Selain fasilitas yang kurang memadai, terkadang di daerah pedesaan juga kekurangan adanya tenaga ahli. Pemerintah berusaha untuk mengirimkan tenaga ahli yang diperlukan seperti tenaga pendidikan atau guru, tenaga kesehatan atau dokter, dan lain sebagainya. Bagi tenaga ahli yang dikirimkan ke daerah terpencil juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang memadai sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mengabdi di daerah pedesaan yang terpencil.

8.          Mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan

Karena kekayaan alamnya yang indah dan beragam, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Jika suatu daerah menjadi kawasan wisata yang layak, tentu akan mendatangkan berbagai pengunjung, adanya pembangunan infrastruktur yang layak, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk setempat. Hal ini akan membuat penduduk pedesaan di kawasan wisata mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, serta menurunkan tingkat pengangguran. Dengan hal ini, diharapkan pembangunan akan menjadi lebih merata dan dapat menurunkan tingkat urbanisasi.

9.          Memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat

Kebutuhan pokok rakyat mencakup sandang, pangan, dan papan. Bahkan disebutkan juga bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah seharusnya menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Di daerah perkotaan tentunya hal ini tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Sayangnya di beberapa daerah terpencil masih banyak rakyat yang kurang gizi, memiliki fasilitas yang kurang memadai misalnya sulitnya akses terhadap air bersih. Hal ini perlu diperhatikan misalnya dengan menyalurkan sumber makanan bergizi ke daerah yang memiliki tingkat gizi buruk tinggi.

10.          Pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota

      Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pembangunan yang hanya terpusat di perkotaan membuat lapangan kerja di pedesaan menjadi kurang. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Pemerintah banyak memberikan beasiswa untuk masyarakat pedesaan yang berprestasi. Dengan adanya hal ini, setelah lulus diharapkan ia akan kembali ke desanya dan membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan kehidupan perekonomian desanya.

1 2